Sudaryono Nahkodai BGN, Fokus Benahi Tata Kelola Program MBG
JAKARTA, Teras News – Kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN, Rabu (22/7). Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menggantikan Nanik Sudaryanti Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Sudaryono menerima tugas memimpin BGN di tengah sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang belakangan menghadapi berbagai persoalan tata kelola. Bahkan, tiga mantan petinggi yang terkait dengan program tersebut telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan amanah secara profesional, transparan, dan berintegritas. Ia membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun gagasan demi perbaikan pelaksanaan MBG.
“Kalau barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru, kami siap menerima masukan dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan,” kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta.
Menurutnya, peningkatan kualitas gizi masyarakat merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Karena itu, BGN akan menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan program.
Sudaryono juga menegaskan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap praktik korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan anggaran. Ia menilai integritas menjadi kunci utama keberhasilan program MBG yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan internal, Sudaryono meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan. SPPG yang tidak menunjukkan perbaikan setelah evaluasi dapat dikenai sanksi hingga penghentian operasional.
Ia juga memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, sahabat, rekan, maupun pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengannya. Masyarakat diminta melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan pihak yang menjual nama dirinya untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Menurut Sudaryono, transparansi harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan MBG. Karena itu, BGN akan mendorong digitalisasi sistem kerja guna memperkuat pengawasan dan memastikan setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara jelas.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan bahwa dana yang digunakan dalam program MBG berasal dari rakyat sehingga harus dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran. Ia berharap pembenahan tata kelola dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.